
MUARA TEWEH, cakra.co.id/ – Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus berupaya meredam konflik sosial yang melibatkan masyarakat Desa Karendan dan Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei. Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten yang digelar di Ruang Rapat A Setda, Senin (09/11/2026) siang.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Drs. Muhlis, M.AP., dan dihadiri Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, S.T., M.T., Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Asisten II Sekda, kepala perangkat daerah terkait, Camat Lahei, dewan/ketua adat, manajemen PT NPR, serta perwakilan masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, S.T., M.T., menekankan pentingnya penyelesaian setiap persoalan secara bijaksana dengan mengutamakan dialog dan prinsip keadilan.
“Setiap permasalahan harus kita selesaikan dengan kepala dingin, mengedepankan musyawarah mufakat, serta berasaskan keadilan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjadi jembatan yang adil bagi masyarakat dan pihak perusahaan, demi menjaga stabilitas keamanan serta kondusivitas di wilayah Kabupaten Barito Utara.
Sebagai bagian dari pembahasan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Utara, Rayadi, menyampaikan paparan mengenai gambaran umum serta data terkait persoalan yang berkembang di lapangan.
Pemaparan tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan mediasi interaktif yang melibatkan pemerintah daerah, manajemen PT NPR, serta perwakilan masyarakat guna membahas penyelesaian konflik yang terjadi.
Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md., dalam kesempatan itu turut menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan kepentingan kedua belah pihak dapat terpenuhi secara proporsional.
“Pemerintah daerah hadir untuk memastikan hak dan kewajiban kedua belah pihak terpenuhi secara adil. Kita ingin investasi berjalan baik, namun hak-hak dan ketenteraman masyarakat di Desa Karendan serta Muara Pari juga harus tetap dijaga dengan mengedepankan musyawarah mufakat.”
Melalui rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tersebut, Pemkab Barito Utara berharap dapat menemukan solusi konkret yang mampu meredakan persoalan antara pihak-pihak terkait.
Penyelesaian yang mengedepankan musyawarah dan keadilan diharapkan dapat menjaga ketenteraman masyarakat serta mendukung keberlanjutan pembangunan di Kecamatan Lahei. (Red/Diskominfosandi)



