PALANGKA RAYA–cakra.co.id
Ketua DPW Partai NasDem Kalimantan Tengah Faridawaty Darland Atjeh menyoroti kebutuhan mendesak rehabilitasi bangunan Puskesmas Tangkiling di Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Palangka Raya.
Kebutuhan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sekaligus memenuhi standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
Hal itu disampaikan Faridawaty saat melakukan kunjungan dalam rangka reses perseorangan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ke Puskesmas Tangkiling.
Dalam kunjungan tersebut, ia menyerap sejumlah aspirasi dan kebutuhan fasilitas kesehatan yang disampaikan pihak puskesmas, termasuk kebutuhan pembangunan ruang rawat inap.
Faridawaty mengatakan kondisi bangunan Puskesmas Tangkiling membutuhkan perhatian serius karena fasilitas yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mendukung kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang terus berjalan setiap hari.
“Puskesmas Tangkiling membutuhkan rehabilitasi bangunan yang rusak dan pembangunan ruang rawat inap. Kebutuhan anggarannya kurang lebih Rp9 miliar agar sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan, sehingga Puskesmas Tangkiling dapat menjadi puskesmas kota dengan standar pelayanan kesehatan yang baik,” kata Faridawaty, Kamis (27/08/2026).
Menurut Srikandi Komisi III DPRD Kalteng ini, kebutuhan ruang rawat inap menjadi salah satu persoalan utama yang perlu segera mendapatkan perhatian.
Sebab, aktivitas pelayanan di Puskesmas Tangkiling cukup tinggi dengan jumlah pasien mencapai sekitar 40 hingga 50 orang setiap hari.
Selain pelayanan rutin, Puskesmas Tangkiling juga memiliki unit gawat darurat (UGD) yang beroperasi selama 24 jam.
Bahkan, puskesmas tersebut menerima cukup banyak pasien rujukan dari luar kota. Kondisi itu membuat kebutuhan terhadap fasilitas pelayanan yang lebih memadai menjadi semakin penting.
Faridawaty menilai keberadaan ruang rawat inap akan memperkuat kemampuan Puskesmas Tangkiling dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Saat ini, keterbatasan fasilitas tersebut menjadi salah satu kendala karena puskesmas belum memiliki ruang rawat inap, sementara kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terus meningkat.
Ia juga menyebut bangunan utama Puskesmas Tangkiling telah berdiri sejak 2007. Dengan luas tanah sekitar 1.300 meter persegi, pengembangan dan pembenahan fasilitas puskesmas dinilai perlu dilakukan secara terencana agar dapat menunjang pelayanan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.
Selain rehabilitasi bangunan dan pembangunan ruang rawat inap, aspirasi lainnya yang disampaikan dalam kunjungan tersebut adalah kebutuhan fasilitas ambulans air.
Fasilitas tersebut dinilai dapat mendukung peningkatan pelayanan, khususnya dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan akses transportasi air.
Peningkatan ruang obat juga menjadi bagian dari kebutuhan yang disampaikan. Menurut Faridawaty, kelengkapan fasilitas penunjang pelayanan tidak hanya berkaitan dengan bangunan utama, tetapi juga harus mencakup sarana yang mendukung pelayanan medis secara menyeluruh, termasuk pengelolaan dan penyediaan obat.
Dari sisi sumber daya manusia, Puskesmas Tangkiling juga masih menghadapi kekurangan tenaga kesehatan. Saat ini tersedia dua dokter berstatus PNS, satu P3K dan satu tenaga yang disebut dalam aspirasi sebagai “Counter”. Sementara itu, standar kebutuhan tenaga kesehatan yang disampaikan mencapai 14 tenaga kesehatan, ditambah satu fisioterapis medis dan satu psikologis terapis.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kebutuhan pelayanan masyarakat tidak hanya membutuhkan ketersediaan dokter, tetapi juga tenaga kesehatan dengan kompetensi yang beragam. Penambahan tenaga diharapkan dapat membantu puskesmas memberikan pelayanan yang lebih optimal sesuai kebutuhan masyarakat.
Faridawaty menyampaikan bahwa kebutuhan pengembangan Puskesmas Tangkiling sebelumnya telah diusulkan kepada Kementerian Kesehatan. Karena itu, ia berharap usulan tersebut dapat memperoleh perhatian dan segera direalisasikan melalui dukungan pemerintah, baik dari tingkat kota maupun kementerian terkait.
“Usulan ini sudah disampaikan kepada Kementerian Kesehatan. Kami meminta agar dapat dibantu untuk didorong realisasinya, sehingga kebutuhan Puskesmas Tangkiling ini dapat ditindaklanjuti dari Pemerintah Kota ke Kementerian Kesehatan,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Faridawaty juga menerima aspirasi mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga di puskesmas. Ia menyebut TPP Puskesmas saat ini dibayarkan sebesar 63 persen dari nasional dan berharap persentase tersebut tidak mengalami penurunan.
Menurutnya, jika memungkinkan, besaran TPP justru perlu ditingkatkan.
Hal itu dinilai penting untuk menjaga kesejahteraan tenaga kesehatan yang menjalankan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan selama 24 jam melalui UGD.
“TPP Puskesmas dibayarkan 63 persen dari nasional. Jangan diturunkan, kalau bisa dinaikkan lagi. Untuk BLUD, jasa kapitasi dan jasa nonkapitasi sudah cukup saja, tetapi harapannya TPP jangan diturunkan. Dampak efisiensi anggaran, tidak ada TPP ke-13,” kata Faridawaty.
Ia berharap seluruh aspirasi yang disampaikan dalam reses tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah dan pihak terkait. Menurutnya, peningkatan fasilitas, pemenuhan tenaga kesehatan, dukungan sarana transportasi serta kepastian kesejahteraan tenaga pelayanan merupakan bagian yang saling berkaitan dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik.
Bagi Faridawaty, kebutuhan Puskesmas Tangkiling harus dilihat berdasarkan kondisi pelayanan di lapangan. Tingginya jumlah pasien, pelayanan UGD 24 jam, serta adanya pasien rujukan dari luar kota menjadi alasan penting agar peningkatan fasilitas dan sumber daya manusia tidak ditunda.
Dengan demikian, rehabilitasi bangunan dan pembangunan ruang rawat inap dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp9 miliar, pengadaan ambulans air, peningkatan ruang obat, penambahan tenaga kesehatan, serta perlindungan terhadap TPP menjadi aspirasi utama yang dibawa dari Puskesmas Tangkiling.
Faridawaty berharap perhatian pemerintah dapat mempercepat peningkatan kapasitas puskesmas sehingga masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang semakin layak, aman dan berkualitas.(red)
