Palangka Raya, cakra.co.id – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menghadiri kegiatan Komunikasi dan Sinergitas antara Pemerintah Daerah se-Kalteng dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bertempat di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Kamis (10/04/2025) malam.
Turut hadir Kepala Perwakilan BPK Kalteng Dodik Achmad Akbar, Kepala Perwakilan BPK Kalteng periode sebelumnya M. Ali Asyhar, Plt. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng H. M Katma F. Dirun, Unsur Forkopimda Prov. Kalteng, Bupati/Wali Kota se-Kalteng, Para Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Prov. Kalteng serta Para Pejabat di lingkungan BPK RI maupun Perwakilan Prov. Kalteng.
Dikesempatan tersebut Wakil Gubernur H. Edy Pratowo menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada BPK atas dukungan dan kerja sama yang telah diberikan, khususnya dalam upaya menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit BPK.
Wagub menegaskan bahwa sinergi yang baik antara Pemprov Kalteng dan BPK sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Edy juga mengatakan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK merupakan hal yang sangat penting bagi Pemprov Kalteng. Menurutnya juga, pemeriksaan oleh BPK sekaligus menjadi momentum evaluasi sekaligus pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.
“Melalui pemeriksaan tersebut, kami dapat mengetahui berbagai temuan yang perlu segera ditindaklanjuti dan diperbaiki. Tujuan utama kami adalah agar temuan-temuan tersebut tidak terulang kembali di masa mendatang, sehingga tata kelola pemerintahan dapat terus ditingkatkan ke arah yang lebih baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota VI BPK RI Fathan Subchi, mengajak pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran dengan prinsip efisiensi, serta berupaya agar alokasi anggaran yang ada tidak mengganggu pelayanan publik. Ia menekankan, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan tidak menghambat sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sektor lainnya yang langsung berdampak pada masyarakat.
“Sebagai Anggota BPK, saya berharap agar para bupati, wali kota, serta Kepala Satker (Satuan Kerja) dapat merancang atau mendesain penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Namun, yang tak kalah penting adalah memastikan bahwa penggunaan anggaran tersebut tetap memperhatikan capaian atau target pemerintahan yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Fathan Subchi juga menegaskan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan tidak boleh mengalami pengurangan anggaran. Kedua sektor ini merupakan bagian yang sangat penting dan tidak bisa dikurangi, karena keduanya merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Program pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas dan menjadi salah satu program unggulan yang harus didukung dan diselaraskan dengan alokasi anggaran, baik dari APBN maupun APBD.
“Tentu, BPK RI terus mendorong peningkatan tata kelola yang baik dan efektif, serta terus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sangat penting, mengingat potensi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah yang sangat luar biasa,” tandasnya. (Red)