Kepala Badan Kesbangpol Prov.Kalteng Katma F. Dirun saat menyampaikan sambutan
Palangka Raya, cakra.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) untuk periode 2025–2026. Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat (25/4/2025) bertempat di ruang Rahan Pumpung Hapakat, Kantor Badan Kesbangpol Prov. Kalteng ini dihadiri para calon pengurus dan jajaran sekretariat Kesbangpol.
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Katma F. Dirun. Dalam arahannya, Katma menyampaikan pentingnya keberadaan FPK sebagai wadah yang dapat menjembatani dan memperkuat semangat kebangsaan, serta membangun kohesi sosial di tengah keberagaman etnis dan budaya masyarakat Kalimantan Tengah.
“FPK bukan hanya menjalankan kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi motor penggerak aksi nyata di tengah masyarakat. Kegiatan FPK harus mampu melibatkan berbagai elemen anak bangsa dalam semangat persatuan,” tegas Katma.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kalteng ini juga menyampaikan pentingnya efisiensi dalam penyusunan program kerja FPK, mengingat kondisi fiskal pemerintah provinsi yang sedang melakukan penghematan anggaran. Kendati demikian, ia menekankan bahwa efektivitas kegiatan harus tetap terjaga dengan mengedepankan sinergi dan inovasi.
Sejumlah peserta rapat turut menyampaikan pandangan terkait pemilihan struktur kepengurusan. Disepakati bahwa akan diajukan tiga nama calon Ketua FPK Prov. Kalteng kepada Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Elkan Dedy, Andi Bustan, dan Rosna Dewita. Para calon diharapkan memiliki komitmen kuat dan jejaring yang luas, termasuk akses ke pemerintahan daerah.
Sementara itu, Wahyudi F. Dirun selaku Ketua FPK Periode 2023-2024 menyampaikan usulan program kerja yang meliputi konsolidasi internal, sosialisasi pembauran kebangsaan, serta pendataan anggota paguyuban di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Ia juga mengusulkan agar struktur FPK mendatang turut mencantumkan nama-nama mantan Ketua sebagai bagian dari dewan penasehat.
Dalam rapat tersebut, turut dicetuskan usulan agar FPK dapat menempati gedung sekretariat tetap yang berasal dari aset milik pemerintah provinsi yang tidak terpakai, guna menunjang kelancaran kegiatan organisasi. Selain itu, gagasan pembentukan Bidang Internal serta Koordinator Wilayah (Korwil) FPK di setiap kabupaten/kota juga mengemuka sebagai langkah strategis memperluas jaringan pembauran kebangsaan.
Rapat ditutup oleh Wahyudi F. Dirun yang juga mengingatkan pentingnya percepatan administrasi sebagai syarat untuk melakukan audiensi resmi dengan Gubernur Kalimantan Tengah. (Red)