Palangka Raya, cakra.co.id – Memasuki awal musim kemarau yang diperkirakan mulai Juni 2025, Pemerintah Provinsi Kalteng menggelar rapat secara daring guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kamis (5/6/2025).
Rapat tersebut membahas rencana Aktivasi Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla di 77 lokasi, yang tersebar di 76 desa/kelurahan, 51 kecamatan, dan 14 kabupaten/kota di seluruh wilayah Kalteng. Langkah ini merupakan bagian dari strategi mitigasi risiko karhutla serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi musim kemarau.
Berdasarkan Pemantauan Posko Krisis Karhutla Pusdalops PB Provinsi Kalteng, kejadian karhutla sejak 1 Januari sampai dengan 4 Juni 2025 dilaporkan sebanyak 61 kejadian, dengan luas terbakar yang ditangani sekitar 32,23 hektar, sedangkan luas terbakar berdasarkan analisis citra sebesar 66,06 hektar. Tren karhutla pada bulan Mei 2025 menunjukkan peningkatan meskipun masih lebih rendah dibanding bulan Februari 2025, sedangkan karhutla pada awal bulan Juni sudah hampir sama dengan bulan April 2025.
Diharapkan, dengan adanya aktivasi Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla, dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya pengendalian karhutla, guna mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap.
Sebagaimana diketahui, pengendalian karhutla melalui deteksi dini merupakan salah satu program prioritas 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng periode 2025–2030.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung visi Kalteng Berkah, Kalteng Maju dengan aktif menindaklanjuti peringatan dini karhutla. Peningkatan sistem deteksi dini sangat penting agar upaya pemadaman dapat dilakukan secepat mungkin jika terjadi karhutla.
Sebelumnya, Gubernur telah mengeluarkan surat imbauan kepada Bupati/Wali Kota agar mengambil langkah-langkah peningkatan kesiapsiagaan terhadap karhutla. Salah satu poin penting dalam imbauan tersebut adalah mengintensifkan upaya pencegahan dan pengendalian karhutla melalui penguatan deteksi dini. Deteksi ini dapat dilakukan dengan berbagai metode pengamatan, seperti penggunaan menara pengawas, pemasangan kamera/CCTV, penginderaan jauh (melalui potret udara atau citra satelit), serta patroli rutin di daerah rawan karhutla.
Selain itu, Gubernur juga meminta Bupati/Wali Kota untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana pengendalian karhutla. Seluruh personel dan fasilitas pendukung harus dipastikan dalam kondisi siap siaga, sehingga mampu merespons secara cepat dan efektif apabila terjadi kejadian karhutla.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalteng Alpius Patanan selaku pemimpin rapat, unsur Forkopimda, instansi vertikal, Perangkat Daerah terkait di lingkungan Provinsi Kalteng, BPBD kabupaten/kota se-Kalteng, asosiasi pengusaha, serta perwakilan Masyarakat Peduli Api. (Red/MMC Kalteng)