
PURUK CAHU, cakra.co.id – Langkah Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam melakukan penataan dan penyegaran birokrasi mendapat dukungan dari Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, S.E., S.H., M.H. Ia berharap perubahan komposisi jabatan tersebut mampu memperkuat kinerja aparatur serta mendorong pelayanan masyarakat yang semakin berkualitas.
Dukungan itu disampaikan Rumiadi setelah Pemerintah Kabupaten Murung Raya melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan terhadap 67 pejabat di GPU Tira Tangka Balang, Jumat (6/11/2026) lalu.
Pelantikan dipimpin oleh Bupati Murung Raya, Heriyus, sebagai bagian dari upaya memperkuat kelembagaan, meningkatkan kemampuan organisasi, dan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dari total pejabat yang dilantik, dua orang merupakan pejabat Eselon II, tiga orang Eselon III.a, 20 orang Eselon III.b, 24 orang Eselon IV.a, 15 orang Eselon IV.b, serta tiga pejabat fungsional.
Pada kesempatan tersebut, Paulus K. Manginte dipercaya menjabat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Murung Raya. Sementara itu, Stardian S. Tingan dilantik sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya.
Rumiadi berpandangan bahwa pelantikan tersebut menjadi bagian penting dalam penataan organisasi pemerintahan. Ia menilai mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar untuk menjaga dinamika organisasi sekaligus memastikan aparatur ditempatkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan instansi.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa proses pengisian maupun pergeseran jabatan harus tetap mengacu pada prinsip profesionalisme, objektivitas, transparansi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepada seluruh pejabat yang baru dilantik, Rumiadi berpesan agar amanah yang diberikan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Integritas, menurutnya, harus menjadi landasan dalam bekerja, disertai kemampuan melahirkan inovasi dan terobosan sesuai bidang tugas masing-masing.
“Jabatan bukan sekadar kedudukan atau kewenangan, tetapi merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja nyata. Karena itu, setiap pejabat harus bekerja secara maksimal dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program pemerintahan membutuhkan kerja sama yang kuat antar perangkat daerah. Karena itu, koordinasi dan komunikasi harus terus dibangun agar setiap program dapat terlaksana secara efektif.
“Saya berharap pelantikan tersebut menjadi langkah positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik,” pungkasnya. (Red)



