Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Rumiadi, S.E., S.H., M.H.
PURUK CAHU, cakra.co.id – Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran desa perlu menjadi perhatian seluruh aparatur pemerintahan desa. Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Rumiadi, S.E., S.H., M.H., menegaskan pentingnya hal tersebut saat menghadiri Gelar Pengawasan Hasil Pemeriksaan terhadap Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Murung Raya Tahun 2026.
Kegiatan yang digelar Inspektorat Kabupaten Murung Raya itu dilaksanakan di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Tira Tangka Balang, Selasa (17/11/2026).
Pelaksanaan kegiatan tersebut bertujuan mengevaluasi tata kelola keuangan pemerintah desa serta memperkuat pengawasan agar penggunaan anggaran tetap berjalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kehadiran Rumiadi menjadi bentuk dukungan DPRD terhadap langkah pemerintah daerah dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib administrasi, transparan, dan akuntabel.
Ia menilai, pengelolaan keuangan desa harus disertai pengawasan yang memadai agar setiap anggaran dapat dipergunakan sesuai perencanaan dan memberikan dampak bagi kepentingan masyarakat.
Rumiadi juga mengingatkan pentingnya peningkatan pemahaman aparatur desa, terutama dalam pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, hingga pelaksanaan program pembangunan yang tepat sasaran.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak. Karena itu, komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa, Inspektorat, kecamatan, serta unsur terkait lainnya harus terus dibangun.
Melalui sinergi tersebut, berbagai persoalan yang berpotensi menghambat pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat diantisipasi dan ditangani lebih awal.
Rumiadi berharap kegiatan ini menjadi momentum bagi kepala desa dan seluruh perangkatnya untuk semakin meningkatkan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan, mengutamakan keterbukaan, serta menaati seluruh ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan, pengelolaan keuangan yang baik akan turut menunjang pembangunan desa sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Karena itu, fungsi pengawasan juga harus dimanfaatkan sebagai sarana pembinaan dan evaluasi, bukan semata-mata untuk mengidentifikasi kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. (red)



