Palangka Raya, cakra.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Final Monitoring dan Evaluasi Pendampingan SSGI Kabupaten/Kota secara daring dan luring yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Bappedalitbang, Kamis (9/1/2025).
Hadir dalam rapat tersebut yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Prov. Kalteng Linae Victoria Aden, Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappedalitbang Prov. Kalteng Chandra Fuji Asmara, Satgas Stunting Provinsi Kalimantan Tengah, hadir secara online Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Leonard S. Ampung saat membacakan sambutan tertulis Wakil Gubernur Kalteng selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan bahwa Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) merupakan kegiatan yang sangat penting untuk memantau perkembangan status gizi masyarakat.
“Data yang diperoleh dari survei ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dan program yang lebih efektif untuk menangani masalah gizi dan meningkatkan kesehatan masyarakat,” ungkap Leonard.
Ditambahkan Leoanard, ada beberapa hal yang mendasari perlu dilakukannya SSGI diantaranya Pelaksanaan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dimana Kemenkes mempunyai tanggung jawab publikasi angka stunting kabupaten/kota setiap tahun; Evaluasi dan penilaian kemajuan intervensi konvergensi (spesifik dan sensitif) dari berbagai kementerian dan Lembaga, baik di Pusat maupun Daerah (aksi kedelapan konvergensi); Implementasi dari Pilar kelima dari Strategi Nasional pencegahan Stunting tahun 2017; Pemenuhan laporan Disbursement Link Indicator (DLI) Program Investment in Nutrition and Early Years (INEY) World Bank yang dikoordinasikan oleh Kantor Wakil Presiden, yaitu publikasi angka stunting kabupaten/kota setiap tahun; Dasar penetapan Dana Insentif Daerah (DID) oleh Kemenkeu, sehingga diperlukan penyediaan angka tingkat kabupaten/kota.
Leonard menyampaikan pula, progres updating data balita sampai dengan tanggal 7 Januari 2025, dari 14 Kabupaten/Kota, dengan total blok sensus 891 yang telah selesai updating data adalah sebanyak sembilan Kabupaten, sedangkan lima Kabupaten/Kota yang belum selesai yaitu, Kota Palangka Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Murung Raya. Updating data Kalimantan Tengah telah mencapai 98,32 persen, urutan ke 15 secara nasional. Sedangkan capaian pengumpulan data Kalimantan Tengah sebanyak 76 persen dan capaian pengumpulan data nasional sebesar 83,53 persen.
“Pencapaian ini merupakan kolaborasi dari semua pihak. Dengan semua pihak ikut aktif dalam proses ini, bertindak cepat bekerja cermat, semoga benar-benar dapat mencapai target yang kita inginkan,” harap Leonard.
Di akhir sambutannya, Leonard menyampaikan bahwa dalam pelaporan TPPS Semester II Tahun 2024 masih ada Kabupaten/Kota yang belum mengupload pada Web Aksi Bangda Kemendagri. Empat Kabupaten/Kota yang belum adalah Kota Palangka Raya, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Lamandau.
“Bagi Kabupaten/Kota yang belum untuk dapat segera menyelesaikan dan upload pada Web Aksi Bangda Kemendagri, agar pelaporan TPPS Semester II Tahun 2024 Kalimantan Tengah dapat 100% sebelum batas waktu yang ditentukan,” pungkas Leonard. (Red)