Palangka Raya, cakra.co.id – Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) se-Kalteng Tahun 2025, di Aula Bapperida Prov Kalteng, Senin (14/4/2025).
Turut hadir pada kegiatan tersebut, Ketua TP PKK Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Bupati/Pj Bupati dan Wali Kota se-Kalteng, Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-Kalteng, Wakil Ketua I DPRD Prov Kalteng, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kalteng, serta seluruh TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng. Hadir pula secara virtual, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Chaerul Dwi Sapta.
Dalam sambutannya, Wagub mengatakan stunting masih menjadi persoalan serius sekaligus ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa di Indonesia, tidak terkecuali Kalteng.
”Stunting pun menjadi salah satu prioritas Program 100 Hari Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan menyelaraskan program pemerintah daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dengan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), Lumbung Pangan Nasional, dan Pencegahan Stunting,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), angka prevalensi stunting Kalteng mengalami penurunan sebesar 3,4 persen, dari 26,9 persen pada tahun 2022 turun menjadi 23,5 persen di tahun 2023.
”Sedangkan target pada tahun 2025 ini sebesar 20,6 persen. Untuk mencapai target penurunan angka stunting Kalimantan Tengah tersebut, tentunya perlu dilakukan upaya mendorong dan menguatkan konvergensi antar program lintas sektoral dari berbagai stakeholder terkait, termasuk pemetaan, perencanaan, penganggaran, dan penyusunan rencana kerja,” imbuhnya.
Menurutnya, percepatan penurunan stunting harus dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan secara bersama-sama dengan sasaran kelompok prioritas untuk mencegah terjadinya kasus stunting.
”Stunting memerlukan penanganan secara cepat, tepat dan menyeluruh, karena dampak yang ditimbulkan akan sangat merugikan, bukan hanya pada anak itu sendiri, namun juga bagi keluarga dan kelangsungan pembangunan daerah di masa mendatang,” tuturnya.
Selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Wagub berharap Kalteng dapat memperoleh peningkatan yang signifikan atas penurunan stunting pada tahun 2024.
”Melalui diskusi terarah, diharapkan kita mendapatkan komitmen dan langkah-langkah konvergensi dalam penanganan stunting. Pemetaan kegiatan dan penganggaran juga menjadi hal yang mutlak yang mesti dipersiapkan bersama, dalam rangka mendorong percepatan penurunan stunting,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan utama dari kegiatan Rakor ini adalah untuk memastikan pelaksanaan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) dapat dilakukan secara kolaboratif. Kolaborasi ini melibatkan seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab, serta dukungan dari sektor non-pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat.
“Rakor ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin pelaksanaan aksi konvergensi PPPS berjalan optimal, namun juga sebagai langkah strategis dalam menyelaraskan target-target kinerja dan capaian layanan intervensi, agar semuanya dapat terintegrasi secara sistematis ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran seperti RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah, serta APBD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tegas Leonard. (Red)
