Palangka Raya, cakra.co.id – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Agustiar Sabran menghadiri acara Dialog Menteri Sosial Bersama Pilar-Pilar Sosial Prov Kalteng, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (15/4/2025).
Hadir pula pada kegiatan tersebut, Wagub Kalteng H Edy Pratowo, Bupati/Pj Bupati dan Wali Kota se-Kalteng, unsur Forkopimda, Plt Sekda Kalteng M Katma F Dirun, Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Kalteng, serta Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pelopor Perdamaian, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Pendamping Rehabilitasi Sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengatakan pilar-pilar sosial adalah garda terdepan Pemerintah, khususnya terkait penanganan berbagai masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat, antara lain kemiskinan, bencana, dan juga penurunan stunting.
”Kehadiran pilar sosial ini sangat membantu karena Kalimantan Tengah Provinsi terluas di Indonesia, yang rentan terjadi bencana karhutla saat musim kemarau dan banjir di musim penghujan,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, tingkat kemiskinan di Kalteng tahun 2024 sebesar 5,26 persen, di bawah rata-rata nasional yang berada di angka 8,57 persen.
“Sebagian besar penduduk miskin berada di pedesaan, dengan akses pendidikan dan layanan sosial terbatas,” tuturnya.
Gubernur bertekad akan mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan, hingga ke desa-desa dan pedalaman, serta mengurangi angka kemiskinan di Kalteng melalui Program Prioritas Huma Betang Sejahtera.
“Program ini kami targetkan terutama bagi masyarakat kurang mampu, antara lain dengan pemberian bantuan langsung tunai, pasar murah, sekolah dan kuliah gratis, layanan kesehatan gratis, bantuan petani dan nelayan,” jelasnya.
Orang nomor satu di Kalteng itu menambahkan, Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2024 di bidang pendidikan di Kalteng yakni Sekolah Dasar 106,34; SMP/MTs 88,28; dan SMA/SMK/MA 86,17.
“Hal ini menunjukkan kapasitas sistem pendidikan menampung siswa dan partisipasi masyarakat Kalimantan Tengah usia sekolah cukup baik, namun tetap perlu ditingkatkan mengingat Angka Partisipasi Murni usia SMA/SMK/MA sederajat sebesar 58,05 dibawah angka Partisipasi Murni Nasional yakni 64,32,” imbuhnya.
Gubernur berkomitmen pihaknya akan mendukung Program Pendirian Sekolah Rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Saat ini kami juga sedang menyusun proposal dan menyiapkan lahan untuk mendirikan Sekolah Rakyat di Kota Palangka Raya,” tukasnya.
Sementara itu Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf saat dibincangi menyampaikan, ada dua hal yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.
“Pertama, data. Datanya harus akurat, datanya tidak boleh sendiri-sendiri karena yang kita kerjakan itu diukur secara bersama,” papar Mensos.
“Yang kedua, kemudian program kita itu harus terarah, terpadu, dan berkelanjutan, nggak sendiri-sendiri lagi. Ego sektoral, kebiasaan kerja sendiri-sendiri itu harus dihilangkan dan diganti dengan pola kerja yang sesuai dengan perintah undang-undang,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Mensos menjelaskan bahwa terarah artinya arahnya harus jelas. Kemudian, terpadu artinya terintegrasi antara Kementerian dengan Pemerintah Daerah.
“Semua unsur di dalam pemerintahan itu harus terintegrasi, harus sama langkahnya. Baru yang ketiga, berkelanjutan,” ujar Mensos.
Kementerian Sosial (Kemensos) RI, menurut Mensos, selama 4 bulan terakhir ini berusaha untuk mengkonsolidasikan data hingga dikeluarkannya Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang ditindaklanjuti Presiden dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di mana termasuk di dalamnya adalah Sekolah Rakyat.
“Wajib bagi semua unsur pemerintahan menggunakan data yang sama,” tegas Mensos.
“Maka itu, saya turun ke daerah kali ini di Kalimatan Tengah ingin menyamakan frekuensi, menyamakan langkah ke depan bersama Gubernur, Bupati, Wali Kota, dengan seluruh elemen yang ada, termasuk Polisi, TNI, dan semua jajaran yang kita miliki agar mari kita bersama-sama, termasuk swasta, bisa menggunakan data yang sama, sehingga amal jariahnya itu tepat sasaran,” pungkas Mensos Saifullah Yusuf. (Red)
