Palangka Raya, cakra.co.id – Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (8/5/2025).
Dengan mengusung tema “Peran Perkebunan Kelapa Sawit untuk Pembangunan di Kalimantan Tengah dan Manfaat Satgas Penertiban Kawasan Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”, FGD tersebut dihadiri, unsur Forkopimda, Plt Sekda Kalteng Leonard S Ampung, Ketua Harian DAD Kalteng Andrie Elia Embang, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Prov Kalteng, Kepala Kantor Kementerian Hukum Kalteng, Ketua DAD Kabupaten/Kota se-Kalteng, para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, Akademisi, Tokoh adat, Tokoh Masyarakat, serta Damang Kepala Adat se-Kalteng.
Membacakan sambutan Gubernur, Wagub Edy Pratowo mengatakan Provinsi Kalteng memiliki potensi Sumber Daya Alam salah satunya dalam sektor perkebunan kelapa sawit.
“Hingga kini, sektor sawit telah menjadi kontributor utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah, sekaligus sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, baik langsung maupun tidak langsung,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, Provinsi Kalteng juga memiliki kawasan hutan yang cukup luas, dan banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha maupun masyarakat. Hal itulah yang melatarbelakangi pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan, yang bertugas untuk menertibkan penggunaan kawasan hutan secara ilegal, sekaligus memastikan pemanfaatan ruang secara adil dan berkelanjutan.
“Saya ingin menekankan, bahwa keberadaan Satgas ini bukan semata-mata untuk menghukum, namun sebagai upaya menciptakan tata kelola yang baik, transparan, dan berkeadilan,” imbuhnya.
Wagub berharap hasil dari FGD ini dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang implementatif, yang mampu menjadi masukan bagi kebijakan pemerintah, serta menjadi pedoman bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam secara bijak.
“Mari kita jadikan Kalimantan Tengah sebagai contoh keberhasilan pembangunan berbasis Sumber Daya Alam yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Harian DAD Kalteng Andrie Elia Embang menyampaikan, tema pada FGD ini tidak hanya menyentuh isu strategis membangun daerah, tetapi juga berkaitan langsung dengan masyarakat Dayak yang hidup berdampingan dengan hutan dan lahan yang selama ini menjadi sumber kehidupan.
“Kami berharap melalui FGD ini akan muncul rekomendasi kebijakan yang berpihak pada rakyat, khususnya masyarakat adat Dayak yang telah lama menjadi penjaga hutan dan lahan di Kalimantan Tengah,” tukasnya. (Red)
