Peluncuran percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Palangka Raya, cakra.co.id – Dalam rangka mendukung dan mewujudkan ASTA CITA Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin pembangunan dimulai dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, Pemprov Kalteng gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sekaligus Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (22/5/2025).
Turut hadir pada kegiatan tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo, anggota DPR RI Muhammad Syauqie, unsur Forkopimda, Ketua TP PKK Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Bupati dan Wali Kota se-Kalteng, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Kalteng, Plt Sekda Kalteng Leonard S Ampung, Bupati/Wali Kota, serta Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Prov Kalteng.
Hadir pula Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peluncuran percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan penyerahan SK pengesahan pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan di Kalteng secara simbolis.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyampaikan bahwa dalam pertemuan ini ia mengundang seluruh Bupati, Wali Kota, Camat, Kepala Desa, Lurah, Damang, Mantir, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas se-Kalteng, sebagai bentuk komitmen bersama untuk bersinergi mendukung ASTA CITA Presiden tersebut.
“Kami berkomitmen penuh untuk menyukseskan berbagai agenda prioritas pembangunan nasional, termasuk program Swasembada Pangan, MBG, dan Sekolah Rakyat. Kami juga menyambut dengan antusias serta mendukung sepenuhnya pembentukan Koperasi Merah Putih, yang kami yakini akan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan kemandirian desa dan kelurahan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” ujarnya.
Gubernur mengatakan, hingga 21 Mei 2025, progres pembentukan Koperasi Merah Putih di Kalteng terus menunjukkan perkembangan positif. Dari total 1.432 desa dan 144 kelurahan, sebanyak 659 desa/kelurahan telah menerima sosialisasi, 268 telah melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Serentak, 218 sedang dalam proses di notaris, 68 siap mengikuti demo pendaftaran koperasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, dan 4 koperasi telah resmi berbadan hukum.
“Kami, seluruh jajaran Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, serta Desa/Kelurahan di Kalimantan Tengah, menyatakan komitmen penuh untuk mendorong percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Kami juga berharap adanya pembinaan yang berkelanjutan dari Pemerintah Pusat guna mendukung kemajuan Koperasi Merah Putih di tingkat Desa/Kelurahan. Bentuk dukungan tersebut diharapkan mencakup bantuan permodalan, peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta pengembangan usaha koperasi secara menyeluruh dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Agustiar menekankan bahwa Koperasi Merah Putih harus berperan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa setempat. Selain itu, koperasi ini juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan adat. Hal ini sejalan dengan mandat Kalimantan Tengah sebagai Pusat Konservasi Internasional.
“Mengingat masih banyak desa yang berada di dalam kawasan hutan, pengelolaannya ke depan dapat dilakukan melalui skema perhutanan sosial, dengan tetap berkoordinasi dengan Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Agustiar meminta dukungan dari Pemerintah Pusat untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kemakmuran daerah di Kalteng. Gubernur juga mengajukan beberapa usulan untuk dimasukkan ke dalam Program Strategis Nasional, yaitu pembangunan Bendungan Muara Juloi di Kabupaten Murung Raya, revitalisasi Pelabuhan Batanjung di Kabupaten Kapuas, serta pengembangan Kawasan Industri Pantai Lunci di Kabupaten Sukamara.
“Kami meyakini, dengan disetujuinya usulan tersebut, akan menjadi daya dongkrak luar biasa untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata,” tukasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa program prioritas Presiden Prabowo Subianto adalah ketahanan pangan. Menurut Presiden, pemenuhan kebutuhan makan rakyat merupakan hal yang paling utama, sehingga Pemerintah bergerak cepat untuk memastikan bahwa lebih dari 280 juta rakyat Indonesia terjamin kebutuhan pangannya.
“Tahun lalu, kita mengimpor beras sebanyak 3,8 juta. Namun tahun ini, stok beras di gudang Bulog dan Bappenas telah mencapai jumlah yang sama, yaitu 3,8 juta ton. Artinya, hingga tahun depan, kita tidak perlu lagi melakukan impor beras karena dalam waktu enam bulan terakhir, kita telah berhasil mencapai swasembada pangan,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan, Koperasi Desa Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih dibentuk Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kota/Kelurahan.
“Sesuai instruksi Bapak Presiden, di Kopdeskel Merah Putih harus ada gudang yang dibangun. Jika tidak memungkinkan untuk membangun yang baru, bisa memakai bangunan koperasi yang sudah ada,” jelasnya.
Ia berharap, di Kopdeskel Merah Putih ini ke depannya tersedia sembako yang bisa diperoleh dari Bulog.
“Selain itu, harus ada pula pangkalan gas melon serta gudang untuk pupuk, sehingga bisa berfungsi sebagai agen pupuk,” pungkasnya. (Red)
