Yogyakarta, cakra.co.id – Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Prov Kalteng) bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Badiklat PKN BPK RI) Yogyakarta melaksanakan Pelatihan Pemeriksaan Barang Milik Daerah (BMD) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Prov. Kalteng, di Badiklat PKN BPK RI Yogyakarta, yang terbagi mejadi 2 (dua) Tahap, yaitu Tahap I yang dilaksanakan pada tanggal 21 – 25 April 2025 dengan peserta 30 orang, dan dilanjutkan Tahap II yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 – 9 Mei 2025 dengan peserta 30 orang.
Pelatihan ini dilaksanakan guna meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan Pemeriksaan Barang Milik Daerah (BMD) di lingkup Pemprov Kalteng.
Kepala Badiklat PKN BPK RI Yogyakarta Ikromi yang didampingi oleh Pengajar Mohammad Baequni dan Indra Dwi Hartanto menyambut hangat kedatangan para peserta diklat yang merupakan APIP Inspektorat Daerah Prov. Kalteng, Senin (21/4/2025) di Aula Prambanan Badiklat PKN BPK RI Yogyakarta.
Dalam pengantarnya, Ikromi memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Pelatihan Pemeriksaan BMD yang merupakan kerja sama antara Badiklat PKN BPK RI Yogyakarta dengan Inspektorat Daerah Prov. Kalteng, Badiklat PKN BPK RI senantiasa berusaha membangun sinergi yang baik dengan pemangku kepentingan (stakeholders) melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diperuntukan bagi APIP Internal BPK RI maupun APIP Eksternal, guna pengembangan kompetensi pengawasan sesuai kebutuhan entitasnya.
“Setelah kegiatan diklat ini berakhir, diharapkan nantinya peserta pelatihan dapat memahami gambaran umum pengelolaan BMD, menyusun rencana pemeriksaan BMD, menerapkan metodologi pemeriksaan pada setiap tahapan pengelolaan BMD yang dimulai dari tahapan perencanaan, pengadaan hingga tahap penghapusan BMD dan dapat menyusun laporan hasil pemeriksaan BMD,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam sambutannya yang dibacakan oleh Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesra Maskur menyampaikan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 07 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana dalam Permendagri dimaksud setidaknya ada 11 (sebelas) Pengawasan APIP terkait BMD, jumlah ini jauh lebih banyak dari pengawasan yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang hanya terdapat 4 (empat) Pengawasan.
“Dengan jumlah pengawasan yang bertambah, maka harus dibarengi dengan penambahan ilmu dan wawasan APIP, dan Diklat ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur daerah, khususnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengelolaan barang milik daerah secara profesional, objektif, dan sesuai dengan standar audit yang berlaku,” ucapnya.
“Saya mengharapkan melalui pelatihan ini nantinya APIP dapat memahami dengan baik tugas dan tanggung jawab dalam pemeriksaan barang milik daerah, mulai dari inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, hingga pelaporan hasil pemeriksaan, Selain hal tersebut, peserta pelatihan juga diharapkan memiliki sikap profesional, dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan pemeriksaan aset daerah. Sehingga, ilmu yang diperoleh selama pelatihan ini dapat menigkatkan kinerja pemerintah daerah dan memberikan nilai tambah guna perbaikan berkelanjutan,” pungkasnya. (Red)
