Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo saat menyampaikan arahan dalam Entry Meeting Evaluasi Pencegahan dan Penurunan Stunting Tahun 2025
Palangka Raya, cakra.co.id – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalimantan Tengah, membuka Entry Meeting Evaluasi Pencegahan dan Penurunan Stunting Tahun 2025 bertempat di Ruang Rapat Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (31/7/2025).
Kegiatan yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ini berlangsung secara hybrid dan dihadiri secara virtual Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, Bupati Kabupaten Barito Selatan Eddy Raya Samsuri, Bupati Kabupaten Pulang Pisau Ahmad Rifai, serta Kepala OPD yang tergabung dalam struktur Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Kalimantan Tengah.
Hadir secara langsung antara lain Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Sunarto, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Tengah Ilham Nurhidayat bersama sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan arahan kepada seluruh peserta akan pentingnya evaluasi sebagai instrumen penguatan koordinasi dan perbaikan kinerja lintas sektor.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyambut baik pelaksanaan evaluasi ini sebagai langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola program pencegahan dan penurunan stunting. Melalui kerja sama lintas sektor yang solid, diharapkan target prevalensi stunting tahun 2025 sebesar 20,6 persen dapat tercapai,” ujar Wakil Gubernur.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi telah membentuk TPPS melalui Keputusan Gubernur Nomor 188.44/106/2023 sebagai bentuk komitmen dalam mengakselerasi pencapaian target pembangunan sumber daya manusia, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
“Saya berharap evaluasi ini tidak sekadar menjadi kegiatan rutin tahunan, melainkan mampu menghasilkan rekomendasi yang implementatif dan aplikatif, yang dapat ditindaklanjuti secara nyata oleh seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tegas Wakil Gubernur.
Lebih lanjut, Wakil Gubernur menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah yang tergabung dalam struktur Tim Percepatan Penurunan Stunting untuk mendukung penuh proses evaluasi, termasuk penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan secara akurat dan tepat waktu. Kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Pulang Pisau selaku lokasi uji petik, juga diharapkan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan evaluasi.
Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Tengah Ilham Nurhidayat, menyampaikan paparan mengenai arah dan fokus evaluasi yang akan dilaksanakan. Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi awal penyelarasan pemahaman antar pemangku kepentingan dalam evaluasi program stunting tahun 2025.
“Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan hadir sebagai mitra strategis dalam peningkatan kualitas tata kelola program, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Evaluasi ini bukan hanya menilai capaian, tetapi mendorong akselerasi perbaikan melalui saran dan rekomendasi yang berbasis data dan operasional,” jelas Ilham.
Berdasarkan hasil pengawasan tahun sebelumnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menemukan sejumlah tantangan utama, di antaranya belum optimalnya intervensi gizi spesifik, ketimpangan alokasi anggaran, serta rendahnya efektivitas program edukasi dan pendampingan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penajaman strategi dan reorientasi kebijakan, khususnya pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang menjadi fase krusial dalam pencegahan stunting.
Dalam kesempatan tersebut, Ilham juga memaparkan hasil analisis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terkait struktur alokasi anggaran stunting tahun 2025 pada 15 pemerintah daerah di Kalimantan Tengah, yang menunjukkan bahwa proporsi terbesar masih difokuskan pada sektor lingkungan, sedangkan alokasi untuk ketahanan pangan dan intervensi gizi masih tergolong rendah.
Sebagai respon atas tantangan tersebut, fokus evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tahun ini diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu efektivitas pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), implementasi Program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), serta optimalisasi program pemberian makanan bergizi.
Melalui pelaksanaan evaluasi ini, diharapkan diperoleh gambaran menyeluruh mengenai capaian dan tantangan program pencegahan stunting di Kalimantan Tengah, sekaligus menjadi dasar penyusunan langkah strategis guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di masa mendatang. (red)