Palangka Raya, cakra.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat sinergi dengan sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah program mulia yang diinisiasi oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini diharapkan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, terutama di Kalimantan Tengah.
Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, saat menjadi narasumber dalam program Kalteng Menyapa yang disiarkan secara langsung melalui Zoom dan kanal YouTube RRI Kalteng, Rabu (22/1/2025). Acara tersebut dipandu oleh presenter Sabella Indah Sari, dengan narasumber lain Yusran, Kepala Sekolah SMA Garuda.
Dalam dialog tersebut, Reza Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap program MBG, meskipun Kalimantan Tengah belum termasuk dalam 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi pilot project pertama. “Alhamdulillah, beberapa satuan pendidikan di Kalimantan Tengah sudah mulai melaksanakan program ini. Kami yakin program ini dapat memberikan efek berantai positif bagi perekonomian, baik di desa maupun perkotaan,” ujarnya.
Untuk mendukung pelaksanaan program ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dibawah kepemimpinan Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp485 miliar dalam APBD 2025. Anggaran tersebut mencakup paket lengkap yang terdiri dari program makan bergizi gratis, sekolah gratis, dan kuliah gratis. Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp200 miliar dialokasikan khusus untuk program MBG.
Namun, pelaksanaan program ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. “Kita masih berkomunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait teknis pelaksanaan, termasuk apakah anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan SPPG baru, jasa katering, atau hal lainnya,” jelas Reza.
Ia menambahkan, bahwa sejumlah wilayah seperti Palangka Raya, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Kapuas telah memulai rencana pembangunan terkait SPPG. Dengan juknis yang jelas, program ini diharapkan berjalan sesuai aturan dan membawa manfaat optimal bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
“Mudah-mudahan sinergi antara pemerintah pusat dan provinsi dapat semakin menguat sehingga kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kalimantan Tengah, semakin meningkat,” tambahnya.
Terkait sinergi antara Dinas Pendidikan dengan sekolah, Reza menjelaskan bahwa hingga saat ini, pelaksanaan kegiatan MBG dilakukan oleh BGN melalui SPPG yang tersebar di kabupaten/kota. Salah satu SPPG yang sudah berjalan adalah SPPG Bukit Kenanga, yang melayani 3.039 siswa dari 3 (tiga) TK/RA, 9 (sembilan) SD, 2 (dua) SMP, dan 2 (dua) SMA di wilayah tersebut. Dinas Pendidikan hanya dilibatkan dalam penyiapan calon penerima manfaat, seperti menentukan sekolah-sekolah terdekat dengan SPPG.
Reza juga menyebutkan bahwa kapasitas satu SPPG, yaitu 3.000–4.000 siswa, menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengakomodasi sekolah yang belum terjangkau, seperti SMA Negeri 5 (SMA 5 Plus) dengan jumlah siswa lebih dari 1.000, diperlukan pembangunan SPPG baru. “Kami sudah mengusulkan ini ke BGN, tetapi eksekusinya masih menunggu kolaborasi lebih lanjut dari SPPG dan BGN,” pungkasnya. (Red)
