Palangka Raya, cakra.co.id – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo menerima Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Wilayah Prov. Kalteng, bertempat Aula Eka Hapakat (AEH), LT. III Kantor Gubernur Kalteng, Senin (14/04/2025).
Rapat kerja ini merupakan forum yang strategis untuk menjawab segala permasalahan dan isu strategis di wilayah Prov. Kalteng, khususnya Bidang Infrastruktur dan Perhubungan yang menjadi lingkup tugas Komisi 5 DPR RI.
Turut hadir Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, Unsur Forkopimda Prov. Kalteng, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Herson B. Aden, Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko, Bupati, Wali Kota dan Pj. Bupati se-Kalteng, Para Dirjen, Staf Ahli, Deputi dan Pimpinan Kementerian/ Lembaga Mitra pendamping Komisi DPR RI serta Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemprov Kalteng.
Gubernur H. Agustiar Sabran dalam sambutannya menyampaikan beberapa usulan prioritas yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat dan komisi V DPR RI antara lain pada bidang jalan dan jembatan yakni penuntasan jalan-jalan tembus lintas tengah (Missing Link) pada ruas Tumbang Sanamang-Batas Kalbar sepanjang 90,5 Km, penyelesaian akses jalan penghubung dari Jembatan Sei Jelai di Kabupaten Sukamara ke arah Kalbar (Kabupaten Ketapang) dan peningkatan dan pelebaran jalan menuju standar nasional (2-7-2) pada jalan trans Kalimantan Lintas Selatan (lintas utama), Lintas Tengah dan Lintas Penghubung.
Usulan prioritas kedua, bidang sumber daya air yakni percepatan pembangunan Bendungan Muara Juloi di Kabupaten Murung Raya, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi rawa di 5 Kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Katingan Kotawaringin Timur, Seruyan serta peningkatan drainase utama pengendali banjir Kota Palangka Raya.
Ketiga, bidang perumahan dan kawasan permukiman yakni usulan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) khususnya bagi masyarakat terdampak banjir dan masyarakat miskin, Pembangunan Rumah Susun dan Rumah Khusus di Kalteng. Keempat, bidang perhubungan, di mana luasnya wilayah Kalteng dan besarnya Potensi Sumber Daya Alam (SDA) berdasarkan data exit gateway Tahun 2024 82,57% Ekspor tidak tercatat di Kalteng (62,66% melalui Kalsel, 19,91% melalui provinsi lainnya) sedangkan yang tercatat di Kalteng hanya 17,43%. Salah satu solusi prioritas adalah optimalisasi alur sungai/pengerukan sungai Kapuas Murung dan rencana Ship to Ship Transfer (STS) yang telah berproses dengan pola Konsesi/Pengusahaan Wilayah Tertentu di Perairan (WTDP).
Kelima, dukungan dari Kementerian Perhubungan dalam percepatan pelaksanaan Konsesi di Sungai Kapuas dapat segera terealisasi dengan memperhatikan kebutuhan daerah dalam hal kebijakan bagi hasil dari pelaksanaan konsesi kepada daerah tidak hanya dalam bentuk PNBP mulai dari pengerukan alur sungai Kahayan dan Sungai Mentaya dalam rangka kelancaran alur pelayaran dan mencegah banjir, peningkatan Bandara Iskandar Pangkalan Bun sebagai target jangka pendek dan penyiapan Bandara Baru di Sebuai sebagai target jangka panjang, peningkatan Bandara Tjlik Riwut Palangka Raya sebagai Pintu Gerbang Utama Kalteng serta perlunya penyediaan perlengkapan jalan dan penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan.
Terakhir Agustiar meminta dukungan untuk infrastruktur perhubungan seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan sarana prasarana transportasi lainnya yang memadai akan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran daerah.
“Kami berharap melalui kunjungan reses ini, sinergi antara Pemerintah Daerah dengan DPR RI, khususnya Komisi lima, akan semakin baik dan kuat,” pungkasnya.
Wagub H. Edy Pratowo menambahkan bahwa Prov. Kalteng menerima mandat Pemerintah Pusat sebagai Pusat Pangan Nasional, Pusat Konservasi Internasional dan Hilirisasi Sumber Daya Alam.
“Pada saatnya kami mohon dukungan dari Komisi lima mendukung penyelesaian tata ruang tersebut dalam rangka pengembangan wilayah dan mewujudkan beberapa Kawasan Strategis Nasional atau KSN di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam mendukung program tersebut sektor Infrastruktur dan perhubungan menjadi skala prioritas dalam mensukseskan berbagai agenda nasional di Kalimantan Tengah sesuai Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI”, tandasnya Wagub Edy Pratowo.
Usai mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, Ketua Komisi V DPR RI yang juga Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Lasarus dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar seluruh mitra kerja Komisi V segera menindaklanjuti berbagai usulan dari Pemprov Kalteng.
“Kami sudah menangkap secara umum apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Dari Komisi V, kami mendukung sepenuhnya. Afirmasi di bidang infrastruktur memang perlu kita pikirkan bersama, terutama ketika APBN berada dalam kondisi terbatas,” ujar Lasarus.
Lasarus berharap ada tambahan anggaran di Kementerian PUPR pada Tahun 2025, agar berbagai usulan dan kebutuhan infrastruktur daerah, khususnya dari Kalteng dapat segera direalisasikan. (Red)
