Palangka Raya, cakra.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) secara resmi membuka Pelatihan Manajemen Pelayanan Publik Tahun 2025 yang dipusatkan di Aula Sei Kapuas, BPSDM Provinsi Kalteng, Senin (29/09/25).
Pelatihan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas aparatur. Tujuannya tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga membentuk ASN yang profesional, berintegritas, responsif, serta mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Acara ini diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN) dari perangkat daerah di lingkup Pemprov Kalteng yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Membacakan sambutan Gubernur, Sekretaris BPSDM Kalteng, Rohaidah menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan wajah pemerintah yang harus selalu ditingkatkan kualitasnya.
“Pelayanan publik adalah ujung tombak pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi budaya kerja ASN, dan hal ini hanya bisa dicapai melalui komitmen serta inovasi berkelanjutan” ucapnya.
Rohaidah menambahkan bahwa kegiatan ini adalah momentum penting bagi ASN untuk mengembangkan kapasitas diri.
“Kami berharap para peserta dapat mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh. Ilmu yang diperoleh harus bisa langsung diimplementasikan di unit kerja masing-masing sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Plt. Kabid Bangkom Soskulpem, Rano, yang hadir mewakili Kepala BPSDM menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. Ia menjelaskan bahwa pelatihan ini berlangsung selama empat hari, mulai 29 September hingga 2 Oktober 2025, dengan metode tatap muka, studi kasus, diskusi kelompok, hingga praktik penyusunan rencana aksi.
“Sebanyak 40 ASN dari perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi peserta. Mereka akan dibimbing oleh widyaiswara BPSDM dan narasumber profesional untuk menghasilkan gagasan dan aksi nyata dalam peningkatan pelayanan publik,” ungkap Rano. (Red)