Palangka Raya, cakra.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov. Kalteng kembali melanjutkan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Kalteng dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Rabu (18/06/2025).
Rapur dipimpin oleh Ketua DPRD Arton S. Dohong dan turut hadir Plt. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Leonard S. Ampung, mewakili pihak eksekutif. Hadir pula antara lain unsur Forkopimda, Sekretaris DPRD Provinsi Kalteng H. Pajarudinnoor, Anggota dan Staf Ahli DPRD Provinsi Kalteng, serta Kepala OPD Provinsi Kalteng, seperti Inspektur Saring, Kepala Bapenda Anang Dirjo, dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Johni Sonder
Dalam sambutannya, Ketua DPRD menyampaikan bahwa rapat kali ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Paripurna ke-12, yang telah mendengarkan pendapat Gubernur terhadap Raperda tersebut. Pada kesempatan ini, DPRD memberikan tanggapan dan jawaban atas pendapat tersebut.
Juru bicara DPRD Kalteng, Ampera AY Mebas, menjelaskan bahwa pihak legislatif menyambut baik respons pemerintah provinsi yang mendukung pembahasan Raperda tersebut ke tahap selanjutnya.
“Pemerintah provinsi telah memberikan pendapatnya dan menyetujui Raperda ini untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat fungsi kelembagaan DPRD,” ujarnya.
Ampera juga menegaskan bahwa penyusunan Raperda ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta sejalan dengan semangat otonomi daerah dan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD.
Seusai Rapur, Plt. Sekda Leonard S. Ampung mengatakan bahwa perubahan anggaran akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Namanya usulan, akan dibahas lebih lanjut mengenai perubahan anggaran. Sekali lagi, melihat kemampuan keuangan daerah. Kita lagi efisiensi anggaran. Dari nasional pun ada efisiensi anggaran dan kita kena juga,” jelas Plt. Sekda.
Menurutnya, perubahan anggaran akan dibahas bersama antara Eksekutif dan Legislatif.
“Perubahan anggaran itu akan kita bahas bersama antara Eksekutif dan Legislatif atas dasar Perda inisiatif Dewan. Mereka ingin penyesuaian, kita menyesuaikan dengan anggaran yang ada di APBD kita,” imbuhnya.
Ia menambahkan bahwa sejak awal masa kepemimpinan Gubernur, Pemprov Kalteng telah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sebagai langkah strategis menghadapi defisit fiskal nasional.
Pembahasan lanjutan terhadap Raperda ini akan dijadwalkan melalui Badan Musyawarah DPRD Prov. Kalteng. Pemerintah dan DPRD sepakat bahwa komunikasi dan kerja sama antar lembaga menjadi kunci dalam merumuskan regulasi yang akuntabel, efektif, dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
“Semoga sinergi ini terus terjaga, agar pelayanan publik dan pembangunan di Kalimantan Tengah berjalan optimal,” pungkasnya. (Red)
