Wagub Kalteng Edy Pratowo saat pimpin rapat
Palangka Raya, cakra.co.id – Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo memimpin rapat dengan Pejabat JPT Pratama lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat Aula Jayang Tingang (AJT), Lt. II di Kantor Gubernur Kalteng, Senin (24/2/2025).
Tampak hadir pada rapat tersebut, Plt. Sekda Prov. Kalteng M. Katma F. Dirun, Sahli Gubernur bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko, seluruh Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Saat diwawancarai usai memimpin rapat Wagub Kalteng Edy Protowo mengatakan, rapat tersebut dilaksanakan dalam mengawali tugas baru sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih yang sudah dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto, sudah tentu berharap untuk segera bekerja melaksanakan program pembangunan di tahun 2025, karena visi misi gubernur dihitung dari 2025 – 2030, dan salah satu pokok bahasan yang diskusikan adalah saat janji kampanye yakni Kartu Huma Betang.
“Terkait dengan hal itu, maka implementasinya perlu disinkronkan karena semua kegiatan yang tertuang di Kartu Huma Betang itu sudah ada, seperti pembagian kartu tani, beasiswa, pendidikan gratis, kartu nelayan, bantuan sembako, pasar murah, untuk UMKM dan lain-lain,” ucap Wagub.
Dikatakannya, hal tersebut tentunya berkaitan dengan anggaran, sehingga perlu didiskusikan dengan tim pemerintah daerah bersama OPD terkait.
“Lebih penting lagi adalah managemen resiko dan pendampingannya oleh BPKP, serta pembahasan apakah aturan itu sesuai atau tidak, dan dengan perubahan yang ada ini maka diintegrasikan dengan yang sudah berjalan di OPD-OPD,” imbuhnya.
Dikatakannya, semua kegiatan agar dipersiapkan, kemudian adanya efisiensi anggaran.
“Diharapkan kita bisa memaksimalkan program-program yang kita laksanakan,” ungkapnya.
Menurutnya, kegiatan-kegiatan yang tidak bersifat prioritas bisa dikesampingkan terlebih dulu, dan lebih menggerakan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten saling berkoordinasi.
Berikutnya ia mengungkapkan, apa yang menjadi prioritas dalam 100 hari kerja akan di breakdown, minimal apa program yang dapat dilakukan lebih cepat, dan dalam waktu berjalan ini akan ketahuan apa yang dapat dikerjakan.
Selanjutnya gubernur akan mendapat gambaran apa yang akan dilakukan, antara lain terkait infrastruktur (jalan) harus segera selesai dan jangan sampai terputus, sehingga bisa menjadi kendala distribusi barang dan angkutan jasa.
“Jadi fungsional dulu dilaksanakan, sambil menunggu tahapan lelang pekerjaan pembangunan,” ungkap Edy.
Selain itu disampaikannya pula, sesuai pesan yang disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto, bahwa Kalteng masuk provinsi untuk program Ketahanan Pangan Nasional 1 juta hektar.
“Program tersebut supaya dikoordinasikan, diharmonisasi dan program ini disinkronkan, sehingga tujuannya maksimal, bisa menghasilkan sesuai apa yang diinginkan,” pungkasnya.
Sementara itu Plt. Sekda Prov. Kalteng M. Katma F. Dirun menyampaikan bahwa kegiatan rapat ini bertujuan untuk menyesuaikan item-item program kerja, kegiatan dan lain-lain yang perlu disinkronisasikan terhadap visi, misi dan recana strategis dari kepala daerah yang baru, hal ini tentunya tertuang dalam RPJMD dan rencana strategis daerah.
“Sehingga semua yang menjadi visi, misi kepala daerah, menjadi rencana pembangunan yang menjadi milik daerah secara keseluruhan setelah menjadi perda,” ujarnya. (Red)
