Medan, Cakra.co.id-Komisaris Polisi Nasional (Kompolnas) tuai kritik pedas dari Anggota DPR RI Komisi III Dr. Hinca Panjaitan setelah Kompolnas sampaikan pernyataan Pelanggaran SOP oleh Kapolres Belawan terkait penindakan terukur kepada pelaku tawuran yang terjadi beberapa Minggu yang lalu.
Kritikan tersebut dilontarkan sosok Hinca atas tuduhan Kompolnas terhadap Kapolres Belawan saat di wawancara beberapa media pada Sabtu 10 Mei 2025.
Wawancara singkat tersebut Hinca membeberkan kritik tajam terhadap langkah Kompolnas yang dianggap tergesa-gesa dalam menyampaikan pernyataan di publik.
Himbaunya, pentingnya verifikasi yang lebih mendalam dan akurat sebelum memberikan pernyataan ke publik. Sebab, kalau salah sedikit akan berakibat tidak baik dan bisa berpotensi memperburuk situasi.
“Sebaiknya Kompolnas cari data dan informasi yang akurat sebelum memberikan statement yang menjadi konsumsi publik. Apalagi keraguan Kompolnas tampak dalam menangani kasus ini. Belawan tingkat premanisme, Kriminal tawuran,Narkoba, begal serta berbagai macam tidak pidana melanggar hukum bukan hal yang patut di sembunyikan lagi,” Ungkap Hinca.
Memberikan statemen bukanlah hal membawa kasus ini membaik, apalagi tampak rasa keraguan Kompolnas dalam menangani masalah ini. Kondisi ini akan menjadi memperkeruh suasana, mengingat kondisi tempat kejadian memang rawan akan pelanggaran hukum.
Tambahnya menjelaskan, Kita mengetahui kondisi wilayah Medan Belawan, yang kita takutkan penilaian yang terburu buru akan menghasilkan suasana yang kurang baik nantinya.
“Kapolres Belawan adalah seorang pejabat polisi yang memimpin upaya pengamanan, berada di tengah situasi yang sangat berbahaya,” ungkap Hinca.
Menurut Hinca, tawuran antar kelompok yang terjadi pada Minggu 4 Mei 2025 mengisahkan tragedi yang berujung mengancam keselamatan sang Kapolres (penegak hukum).
“Pada saat itu, dia harus bergerak cepat untuk melindungi masyarakat, menenangkan ketegangan yang ada, dan mencegah kerusuhan yang lebih besar. Di saat-saat seperti itu, apakah kita akan menyalahkan Kapolres hanya karena dia mengambil tindakan tegas?,”ungkap Politisi yang juga konsen dengan penyelamatan kebudayaan ini.
Lanjut Hinca membeberkan, tawuran yang terjadi di Jln. Tol Balmerah semua pake senjata tajam loh,,. Disuruh tenang dan menghentikan aksinya, para pemuda yang tawuran malah mengejar Kapolres dan mengancam keselamatan pada penegak hukum pada saat itu.
“Jika situasinya seperti yang saya dengar, yaitu tawuran terjadi di mana banyak orang membawa senjata tajam dan menyerang, serta ada ancaman langsung terhadap nyawa masyarakat, maka Kapolres memiliki kewajiban untuk mengambil keputusan cepat. Kapolres harus bertindak untuk melindungi warga dan menanggulangi kerusuhan, meskipun risikonya adalah mengambil keputusan yang berat, yaitu menggunakan kekuatan senjata. Tindakan seperti itu adalah bagian dari tugasnya sebagai penegak hukum di lapangan,” ucapnya lagi.
Proses penyelidikan yang dilakukan Kompolnas menurut Hinca, harus dilakukan secara lebih cermat dan profesional.
“Ini bukan masalah mudah. Kalau Kompolnas merasa ada pelanggaran, pastikan dulu ada bukti yang jelas, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jangan hanya berdasar pada dugaan. Kita berbicara soal nyawa, keadilan, dan juga citra kepolisian,” ujar Hinca.
Hinca menambahkan bahwa Kompolnas seharusnya menunggu hingga penyelidikan tuntas sebelum memberikan pernyataan yang dapat memengaruhi opini publik.
“Bicara soal SOP itu memang penting, tapi jangan sampai kita menilai berdasarkan dugaan semata. Apa jadinya kalau setelah pemeriksaan ternyata semua ini tidak sesuai dengan dugaan awal? Jadi, saya minta Kompolnas untuk lebih teliti dan profesional terkait hal ini.” pungkasnya.
Sesuai pernyataan Kompolnas menyatakan dalam dugaan awal bahwa Kapolres Belawan, AKBP Oloan Siahaan, telah melanggar SOP dalam penanganan tawuran yang berujung pada penembakan.
Komisioner Kompolnas, Chairul Anam, mengungkapkan bahwa meskipun ada senjata tajam yang digunakan dalam tawuran, pihaknya merasa perlu mendalami lebih lanjut mengenai keputusan Kapolres untuk melepaskan tembakan.
“Kompolnas sedang mendalami apakah ancaman yang dihadapi Kapolres benar-benar setinggi yang diklaim. Namun, kami juga masih perlu memastikan apakah tembakan yang dikeluarkan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku,” kata Anam.
Namun, Hinca menilai bahwa keputusan Kompolnas untuk mengungkapkan dugaan pelanggaran tanpa adanya konfirmasi lengkap hanya akan memperburuk citra kepolisian, yang sudah bekerja keras di lapangan.
“Kita harus menunggu hasil pemeriksaan yang akurat dan transparan. Ini adalah soal keadilan, baik bagi korban, keluarga korban, maupun aparat yang terlibat. Hanya dengan cara itu kita bisa mencapai kebenaran yang sesungguhnya,” tutup Hinca menutup wawancara.(red/wt)
