Puruk Cahu, cakra.co.id – Pemerintah Kabupaten Murung Raya menerima kunjungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Kunjungan ini bertujuan untuk melaksanakan entry meeting pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024, yang berlangsung di aula A kantor Bupati Mura, Selasa (15/7/2025).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Murung Raya, Heriyus dan dihadiri Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Doni Rahadian, dan beberapa pejabat lainnya seperti Plt. Sekda Mura, Sarwo Mintarjo, serta para asisten Setda, Kepala Perangkat Daerah dan undangan lainnya. Momen ini menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Mura, Heriyus menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan entry meeting ini sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Deerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh jajaran Perangkat Daerah diminta mendukung proses pemeriksaan dengan keterbukaan informasi dan kesiapan dokumen.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Kalteng, Doni Rahadian, menjelaskan bahwa pemeriksaan LKPD bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan empat kriteria, yaitu: 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 2. Kecukupan pengungkapan, 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
“Adapun sasaran pemeriksaan yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut meliputi: Kewajaran saldo akun dalam neraca dan laporan realisasi, Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam CaLK, Konsistensi penerapan prinsip akuntansi, Efektivitas desain dan implementasi SPI, serta Kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah. Dalam prosesnya, BPK akan melakukan pemeriksaan dokumen dan fisik, menyusun serta mendiskusikan konsep temuan pemeriksaan dan diakhiri dengan exit meeting pada awal Agustus mendatang,” tuturnya.
Lebih lanjut, ditempat yang sama Bupati Mura, Heriyus menegaskan agar semua Perangkat Daerah berupaya keras menyajikan data informasi dan dokumen agar opini yang sebelumnya WDP kembali menjadi WTP. (Red)
