Palangka Raya, cakra.co.id – Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimatan Tengah (Kalteng) Muhammad Ansyari menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sekaligus Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (22/5/2025).
Turut hadir pada kegiatan tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo, anggota DPR RI Muhammad Syauqie, unsur Forkopimda, Ketua TP PKK Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Bupati dan Wali Kota se-Kalteng, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Kalteng, Plt Sekda Kalteng Leonard S Ampung, Bupati/Wali Kota, serta Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Prov Kalteng.
Hadir pula Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.
Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan, hingga 21 Mei 2025, progres pembentukan Koperasi Merah Putih di Kalteng terus menunjukkan perkembangan positif. Dari total 1.432 desa dan 144 kelurahan, sebanyak 659 desa/kelurahan telah menerima sosialisasi, 268 telah melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Serentak, 218 sedang dalam proses di notaris, 68 siap mengikuti demo pendaftaran koperasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, dan 4 koperasi telah resmi berbadan hukum.
“Kami, seluruh jajaran Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, serta Desa/Kelurahan di Kalimantan Tengah, menyatakan komitmen penuh untuk mendorong percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Kami juga berharap adanya pembinaan yang berkelanjutan dari Pemerintah Pusat guna mendukung kemajuan Koperasi Merah Putih di tingkat Desa/Kelurahan. Bentuk dukungan tersebut diharapkan mencakup bantuan permodalan, peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta pengembangan usaha koperasi secara menyeluruh dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Agustiar menekankan bahwa Koperasi Merah Putih harus berperan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa setempat. Selain itu, koperasi ini juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan adat. Hal ini sejalan dengan mandat Kalimantan Tengah sebagai Pusat Konservasi Internasional.
“Mengingat masih banyak desa yang berada di dalam kawasan hutan, pengelolaannya ke depan dapat dilakukan melalui skema perhutanan sosial, dengan tetap berkoordinasi dengan Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah,” imbuhnya.
Dikesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Koperasi Desa Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih dibentuk Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kota/Kelurahan.
“Sesuai instruksi Bapak Presiden, di Kopdeskel Merah Putih harus ada gudang yang dibangun. Jika tidak memungkinkan untuk membangun yang baru, bisa memakai bangunan koperasi yang sudah ada,” jelasnya.
Ia berharap, di Kopdeskel Merah Putih ini ke depannya tersedia sembako yang bisa diperoleh dari Bulog.
“Selain itu, harus ada pula pangkalan gas melon serta gudang untuk pupuk, sehingga bisa berfungsi sebagai agen pupuk,” pungkasnya.
Sementara itu dikesempatan terpisah, Wakil Ketua II DPRD Kalteng Muhammad Ansyari menyampaikan dukungannya terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih di Kalteng.
Ia mengatakan, program Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Republik Indonesia, dapat memperkuat perekonomian daerah.
“Tentu kami menyambut positif program ini, karena memang sejalan dengan semangat penguatan ekonomi berbasis desa,” katanya.
Dikatakannya, program Presiden Prabowo ini juga selaras dengan program Gubernur Kalimantan Tengah, H Agustiar Sabran yang memang memiliki prinsip membangun ekonomi dari desa.
Hal tersebut dinilai, sebab koperasi merupakan salah satu pintu masuk strategis dalam mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan.
“Untuk itu kebijakan yang menyentuh langsung kepada masyarakat ini perlu mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak, terutama dari kepala daerah,” tururnya.
Ansyari juga mengungkapkan, keberadaan Koperasi Merah Putih di setiap desa perlu didukung dengan permodalan yang memadai dari pemerintah agar dapat berjalan secara efektif.
Hal ini dilakukan agar keberadaan Koperask Merah Putih di daerah benar-benar bisa memberikan dampak positif untuk membantu masyarakat dalam memberikan permodalan.
Ansyari juga menyoroti tantangan infrastruktur yang masih dihadapi sejumlah desa, utamanya terkait keterbatasan akses listrik dan internet, padahal koperasi modern yang diusung saat ini membutuhkan infrastruktur digital yang andal.
“Kuncinya adalah bergandengan tangan, berkolaborasi, dan meningkatkan kompetensi bersama. Harus ada pelatihan dan pendampingan, karena nanti akan ada keterbukaan dalam pengelolaan koperasi, termasuk laporan keuangan,” pungkasnya. (Red)
