Wagub H. Edy Pratowo bersama sejumlah pejabat hadiri Rakor Kamtibnas di Ruang Multimedia Wagub
Palangka Raya, cakra.co.id – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Wakil Gubernur mengikuti acara ini secara virtual dari ruang multimedia di Palangka Raya, Rabu (27/8/2025).
Dalam Rakor tersebut, H. Edy Pratowo didampingi oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Katma F. Dirun, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Baru Sangkai dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Farid Wajdi. Partisipasi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menganalisis dan menangani isu-isu keamanan yang berkembang.
Rakor dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Polhukam Lodewijk Freidrich Paulus dan berlangsung di Ruang Rapat Nakula, Gedung A Lantai 6 Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, dengan diikuti oleh jajaran kementerian/lembaga, TNI, Polri, BIN, serta para gubernur, pangdam, kapolda, dan kabinda dari seluruh Indonesia, baik secara tatap muka maupun daring.
Selama rapat, beberapa paparan disampaikan dari TNI, POLRI, dan BIN terkait dinamika keamanan aktual di Indonesia.
Tiga isu utama yang mendapat perhatian khusus adalah insiden perbatasan Republik Indonesia–Republik Demokratik Timor Leste, dinamika di Papua, serta demonstrasi kenaikan PBB-P2 di beberapa daerah. Ketiga isu ini menunjukkan potensi eskalasi konflik di bidang politik, sosial, dan keamanan yang perlu diantisipasi secara cepat dan terukur.
Wagub Edy Pratowo menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah, sekaligus mendukung kebijakan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan.
Melalui keikutsertaan ini, Pemerintah Provinsi Kalteng menunjukkan keseriusan dalam memperkuat koordinasi pusat–daerah, memastikan langkah antisipatif di tingkat wilayah, serta menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif di Bumi Tambun Bungai.
Rakor juga menghasilkan beberapa kesepakatan penting, di antaranya penguatan sistem kewaspadaan nasional, peningkatan koordinasi intelijen, serta penanganan unjuk rasa secara humanis. Selain itu, Forum Dialog akan dioptimalkan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh daerah fungsional untuk mereduksi potensi gangguan Kamtibmas di Indonesia. (Red)
